JAMBI.SIN.CO.ID – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, bersama Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum Jambi mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Gorontalo Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Penataan Regulasi dalam Meningkatkan Kinerja Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah” ini menjadi forum penguatan kebijakan hukum serta peningkatan kualitas pembentukan regulasi di wilayah. Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo mengenai penyelenggaraan DSK sebagai wadah strategis dalam mendorong peningkatan kualitas kebijakan hukum daerah.
Selanjutnya, kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum yang menyampaikan pentingnya penataan regulasi melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penyampaiannya, peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan (PUU) menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
Pada sesi pemaparan materi, Perancang PUU Ahli Madya Kemenkum Gorontalo, Yuniar Kurniawaty, menyampaikan materi terkait Analisis dan Evaluasi Kebijakan, khususnya mengenai efektivitas kebijakan dalam mendukung pengembangan karier, profesionalisme, serta peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang PUU di Provinsi Gorontalo.
Selanjutnya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Nuvazria, menjelaskan bahwa pembentukan regulasi tidak hanya harus memenuhi aspek formal sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan dampaknya bagi masyarakat. Setiap kebijakan hukum perlu dikaji secara komprehensif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada serta Pembinaan Perancangan PUU, Widyastuti, dalam paparannya menekankan pentingnya proses pembentukan regulasi yang dilakukan secara terencana, harmonis, dan berpedoman pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan peserta dari berbagai wilayah. Dalam sesi tersebut, peserta menyampaikan pandangan, pertanyaan, serta masukan terkait penataan regulasi, optimalisasi peran Perancang PUU, dan berbagai tantangan dalam proses pembentukan regulasi di daerah.
Mengakhiri kegiatan, Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Gorontalo menyampaikan closing statement berupa apresiasi kepada seluruh peserta dan narasumber yang telah berpartisipasi dalam kegiatan DSK. Disampaikan pula pentingnya memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum, pemerintah daerah, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan penataan regulasi yang lebih baik dan berkualitas.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan serta mendukung terwujudnya regulasi daerah yang harmonis, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
