JAMBI.SIN.CO.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui ruang digital. Langkah ini dinilai strategis guna memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenhaj, Moh. Hasan Afandi, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Layanan dan Kinerja Haji 1448 H/2027 M di Kota Batu, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenhaj Jawa Timur pada 30 Juli–1 Agustus 2026 ini mengusung tema Mabrur (Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, Unggul, dan Ramah).
ASN Sebagai Duta Informasi Institusi
Menurut Hasan, komunikasi publik kini bukan lagi menjadi tanggung jawab jajaran humas semata. Setiap ASN memiliki peran strategis sebagai representasi institusi untuk menyampaikan informasi yang benar dan membangun pemahaman masyarakat.
“Semua kita sebenarnya bisa menjadi humas. Ketika bertemu jemaah, menjelaskan kebijakan, ataupun memberikan informasi yang benar di media sosial, itu sudah menjadi bagian dari peran kehumasan,” ujar Hasan.
Hasan menekankan bahwa ruang digital telah menjadi platform utama masyarakat dalam mencari informasi dan berdiskusi. Oleh karena itu, ASN dituntut tidak hanya memberikan pelayanan fisik, tetapi juga mampu menghadirkan informasi yang akurat, mudah dipahami, serta responsif.
Masih banyak isu seputar haji yang memerlukan penjelasan berbasis data dan ketentuan resmi, seperti:
• Biaya Haji & Pelunasan
• Pelimpahan Porsi
• Estimasi Keberangkatan
“Di ruang digital masih banyak masyarakat yang ingin mencari tahu. Jika ada yang bertanya dan kita mengetahui jawabannya, jelaskan. Edukasi yang benar akan membantu masyarakat memahami penyelenggaraan ibadah haji,” tambahnya.
Waspadai Disinformasi dan Perkuat Konten Edukatif
Selain menyampaikan informasi resmi, Hasan mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya hoaks dan penipuan digital—seperti beredarnya tautan palsu pendaftaran petugas haji. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi Kemenhaj.
Hasan menambahkan bahwa komunikasi publik yang efektif harus didasari oleh pelayanan yang berkualitas di lapangan:
“Peran humas menjadi kuat ketika pelayanan juga berjalan baik. Kalau pelayanan kepada jemaah berjalan optimal, komunikasi publik akan lebih mudah membangun kepercayaan masyarakat.” katanya.
Untuk mempersempit ruang penyebaran hoaks, Hasan mendorong setiap satuan kerja (satker) agar lebih aktif memproduksi konten edukatif di setiap tahapan haji, seperti:
Penetapan jemaah berhak lunas
Pembuatan paspor & perekaman biometrik visa
Pemeriksaan kesehatan & bimbingan manasik haji
Siklus tahunan penyelenggaraan haji ini dinilai sebagai sumber informasi yang kaya untuk meningkatkan literasi publik.
Melalui penguatan komunikasi publik yang edukatif, responsif, dan adaptif, Kemenhaj berharap seluruh ASN dapat menjadi duta informasi institusi demi mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.
