Catatan atas Pidato Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL pada Pelantikan Pengurus DPN PERADI PROFESIONAL, 8 Mei 2026
Oleh: Dr. Hendra Dinatha, S.H., M.H.
Deklarator dan Wakil Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL Bidang OKK, juga Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta.
Perubahan besar dalam lanskap hukum Indonesia pada abad ke-21 sesungguhnya tidak hanya menghadirkan tantangan bagi negara dan lembaga peradilan, tetapi juga mengguncang fondasi profesi advokat itu sendiri. Digitalisasi ekonomi, munculnya kecerdasan buatan (artificial intelligence), perkembangan transaksi lintas yurisdiksi, hingga transformasi sistem pembuktian elektronik telah melahirkan bentuk-bentuk relasi hukum baru yang tidak lagi dapat dijawab dengan paradigma profesi hukum yang lama. Advokat tidak cukup hanya memahami teks undang-undang, tetapi dituntut mampu membaca perubahan sosial, teknologi, dan arah peradaban hukum secara lebih luas dan progresif.
Di tengah perubahan tersebut, profesi advokat Indonesia justru menghadapi problem internal yang tidak ringan. Fragmentasi organisasi profesi yang berkepanjangan telah melahirkan krisis representasi dan melemahkan konsolidasi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Pada saat yang sama, publik juga menyaksikan berbagai problem etik yang semakin mengkhawatirkan: praktik mafia perkara, komersialisasi profesi secara berlebihan, menurunnya standar kompetensi, hingga kecenderungan sebagian advokat terjebak menjadi alat kepentingan politik dan ekonomi sesaat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap profesi advokat mengalami erosi yang serius.
Kondisi tersebut diperparah oleh belum terbangunnya sistem pendidikan profesi advokat yang benar-benar terpadu, berstandar nasional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum modern. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA/PPA) dalam praktiknya masih menghadapi disparitas mutu, ketimpangan rigor akademik—ketidakseimbangan dalam standar kedisiplinan, ketajaman, dan kualitas ilmiah, serta keterputusan antara dunia akademik dengan kebutuhan praktik hukum kontemporer. Di banyak tempat, pendidikan profesi advokat bahkan belum sepenuhnya mampu membentuk advokat sebagai intellectual officer of the court yang memiliki integritas moral, tanggung jawab konstitusional, dan sensitivitas sosial terhadap pencari keadilan.
Dalam konteks itulah pidato Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL pada Pelantikan Pengurus DPN PERADI PROFESIONAL tanggal 8 Mei 2026 menemukan relevansinya. Pidato tersebut bukan sekadar sambutan seremonial organisasi, melainkan refleksi ideologis atas kegelisahan besar terhadap masa depan profesi advokat Indonesia. Kehadiran PERADI PROFESIONAL diposisikan bukan sebagai organisasi tandingan ataupun reproduksi konflik lama organisasi advokat, melainkan sebagai ikhtiar kolektif untuk membangun paradigma baru profesi advokat Indonesia yang lebih berintegritas, profesional, adaptif, dan bertanggung jawab terhadap masa depan negara hukum Indonesia.
MENGAPA PERADI PROFESIONAL HADIR
Kehadiran PERADI PROFESIONAL sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Umum PERADI PROFESIONAL dalam pidatonya, harus dipahami bukan sebagai organisasi tandingan dari yang sudah ada, melainkan sebagai respons historis terhadap krisis legitimasi profesi advokat di Indonesia. Dalam perspektif sosiologi profesi, eksistensi organisasi profesi sesungguhnya tidak hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga pada kemampuan moral dan intelektualnya menjaga standar etik, kompetensi, dan kepercayaan publik. Ketika organisasi profesi gagal menjalankan fungsi integratif tersebut, maka yang muncul bukan sekadar fragmentasi kelembagaan, melainkan degradasi otoritas profesi itu sendiri. Dalam konteks itulah lahirnya PERADI PROFESIONAL dapat dibaca sebagai ikhtiar kolektif untuk melakukan rekonstruksi profesi advokat agar kembali pada hakikatnya sebagai officium nobile—profesi terhormat yang bertanggung jawab menjaga keadilan dan rasionalitas hukum.
Secara filosofis, profesi advokat tidak pernah berdiri semata sebagai pekerjaan teknis mencari nafkah melalui jasa hukum. Roscoe Pound (1943) sejak awal telah mengingatkan bahwa hukum harus dipahami sebagai instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), sehingga para aktor hukum, termasuk advokat, memikul tanggung jawab etik terhadap kehidupan sosial dan tertib keadilan. Dalam perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks, advokat dituntut bukan hanya menguasai norma, tetapi juga memiliki kesadaran moral, kecakapan intelektual, dan keberanian menjaga independensi profesi di tengah tekanan kekuasaan politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, problem utama profesi advokat Indonesia hari ini sesungguhnya bukan sekadar persoalan organisatoris, melainkan krisis orientasi etik dan krisis makna profesi.
Pada konteks inilah PERADI PROFESIONAL mencoba membangun reposisi martabat advokat Indonesia melalui paradigma yang menempatkan kualitas di atas kuantitas, integritas di atas formalitas, dan tanggung jawab publik di atas kepentingan internal organisasi. Organisasi ini lahir bukan untuk mengulang konflik lama antarorganisasi advokat, apalagi memperdalam fragmentasi profesi, melainkan untuk menawarkan model konsolidasi etik dan kualitas yang lebih adaptif terhadap tantangan hukum abad ke-21. Dalam perspektif teori institusionalisme baru (new institutionalism), pembaruan organisasi profesi hanya dapat berhasil apabila mampu membangun norma, kultur, dan mekanisme internal yang memperkuat legitimasi kelembagaan secara berkelanjutan (March, J. G., & Olsen, J. P., 1989). Karena itu, PERADI PROFESIONAL tidak semata membangun struktur organisasi, tetapi berupaya membangun kultur profesionalisme baru yang berbasis meritokrasi, integritas, dan standar akademik yang kuat.
Kebutuhan terhadap paradigma baru tersebut semakin mendesak ketika dunia hukum global bergerak menuju era digitalisasi dan otomatisasi. Richard Susskind menjelaskan bahwa profesi hukum di abad ke-21 sedang mengalami transformasi radikal akibat perkembangan teknologi, artificial intelligence, platform digital, dan perubahan pola pelayanan hukum modern (Susskind, R., 2013). Advokat yang gagal beradaptasi dengan perubahan tersebut akan kehilangan relevansi sosialnya. Oleh sebab itu, organisasi advokat masa depan tidak lagi cukup hanya menjadi institusi administratif keanggotaan, melainkan harus menjadi pusat pengembangan kompetensi, etika, inovasi, dan pembentukan kapasitas intelektual profesi hukum. Dalam konteks ini, PERADI PROFESIONAL berupaya menempatkan dirinya sebagai organisasi profesi yang berorientasi pada masa depan (future-oriented professional organization), tanpa kehilangan akar etik dan tanggung jawab konstitusionalnya.
Di sisi lain, lahirnya PERADI PROFESIONAL juga merefleksikan kebutuhan mendesak untuk membangun hubungan yang lebih sehat antara dunia akademik dan dunia praktik hukum. Selama ini, Fakultas Hukum dan organisasi profesi advokat sering berjalan dalam ruang yang terpisah. Akibatnya, terjadi keterputusan antara disiplin akademik dengan kebutuhan praktik, serta ketimpangan antara penguasaan teori hukum dan kemampuan profesional di lapangan. Melalui model co-governance pendidikan profesi advokat yang sedang dikembangkan bersama berbagai perguruan tinggi, PERADI PROFESIONAL mencoba menjembatani dua dunia tersebut secara lebih substantif: universitas menjaga kualitas akademik, sementara organisasi profesi menjaga standar etik dan kompetensi praktik. Pendekatan ini penting agar advokat Indonesia masa depan tidak hanya cakap berargumentasi di ruang sidang, tetapi juga memiliki kedalaman intelektual dan tanggung jawab moral sebagai penjaga negara hukum demokratis.
Pada akhirnya, kehadiran PERADI PROFESIONAL harus dipahami sebagai bagian dari proses panjang pembaruan ekosistem hukum Indonesia. Organisasi ini lahir dari kesadaran bahwa profesi advokat membutuhkan konsolidasi paradigma baru yang lebih bermartabat, adaptif, dan berbasis kualitas. Dalam konteks itulah pidato Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL pada 8 Mei 2026 sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang pelantikan organisasi, melainkan tentang panggilan sejarah untuk membangun kembali marwah profesi advokat Indonesia di tengah perubahan zaman yang semakin kompleks.
KRISIS PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT
Salah satu persoalan mendasar yang selama ini kurang memperoleh perhatian serius dalam pembangunan sistem hukum Indonesia adalah problem pendidikan profesi advokat. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap kualitas penegakan hukum yang semakin tinggi, sistem pendidikan profesi advokat justru berkembang tanpa desain nasional yang benar-benar terintegrasi. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA/PPA) dalam praktiknya sering kali berjalan secara parsial, tidak seragam, dan sangat bergantung pada kapasitas masing-masing organisasi profesi maupun lembaga penyelenggara. Akibatnya, kualitas lulusan advokat menjadi sangat beragam, baik dari aspek penguasaan hukum, keterampilan profesional, maupun integritas etiknya.
Problem tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya ketidakselarasan normatif antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. UU Advokat memberikan mandat kepada organisasi advokat untuk menyelenggarakan pendidikan profesi sebagai syarat pengangkatan advokat. Sementara itu, UU Pendidikan Tinggi menempatkan pendidikan profesi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang seharusnya diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi. Dalam praktiknya, dualisme pengaturan ini melahirkan ruang abu-abu yang menyebabkan pendidikan profesi advokat sering berada di antara dua kutub: antara pendidikan profesi formal dan sekadar pelatihan sertifikasi profesi.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan problem lanjutan berupa disparitas kualitas penyelenggaraan PKPA/PPA di berbagai daerah. Tidak semua lembaga penyelenggara memiliki standar kurikulum, metode pembelajaran, maupun sistem evaluasi yang setara. Bahkan dalam beberapa kasus, pendidikan profesi advokat cenderung direduksi menjadi proses administratif untuk memenuhi syarat formal pengangkatan advokat. Padahal, profesi advokat sesungguhnya menuntut proses pendidikan yang tidak hanya membentuk kemampuan teknis litigasi, tetapi juga membangun karakter etik, tanggung jawab sosial, dan kedalaman intelektual calon advokat sebagai bagian dari sistem peradilan.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah masih lemahnya integrasi antara dunia akademik dan dunia praktik hukum. Fakultas Hukum selama ini cenderung menekankan penguasaan teori dan doktrin hukum, sementara organisasi profesi lebih menitikberatkan pada aspek praktis profesi. Akibatnya, lahir jurang yang cukup lebar antara kemampuan akademik dengan kebutuhan praktik hukum modern. Di era digital saat ini, ketika persoalan hukum berkembang semakin kompleks—mulai dari artificial intelligence, fintech, cyber law, hingga digital evidence—pendidikan profesi advokat tidak lagi dapat diselenggarakan dengan pendekatan lama yang bersifat parsial dan ad hoc.
Karena itu, kebutuhan terhadap standardisasi nasional pendidikan profesi advokat sesungguhnya bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan kebutuhan strategis bagi masa depan negara hukum Indonesia. Pendidikan profesi advokat harus dibangun di atas fondasi akademik yang kuat, standar etik yang jelas, dan sistem evaluasi berbasis kompetensi yang terukur. Dalam konteks inilah gagasan transformasi PKPA/PPA yang diusung PERADI PROFESIONAL menemukan relevansinya: bukan untuk memonopoli profesi, melainkan untuk mendorong lahirnya sistem pendidikan advokat yang lebih bermutu, terintegrasi, dan adaptif terhadap tantangan hukum abad ke-21.
PARADIGMA BARU: CO-GOVERNANCE PENDIDIKAN ADVOKAT
Di tengah krisis pendidikan profesi advokat tersebut, PERADI PROFESIONAL menawarkan sebuah pendekatan baru yang lebih integratif melalui model co-governance pendidikan profesi advokat. Paradigma ini dibangun di atas kesadaran bahwa pendidikan advokat tidak dapat lagi diselenggarakan secara eksklusif hanya oleh organisasi profesi ataupun sepenuhnya diserahkan kepada perguruan tinggi. Profesi advokat membutuhkan sintesis antara kekuatan akademik universitas dan pengalaman praktis organisasi profesi. Karena itu, hubungan keduanya harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang setara, bukan subordinatif.
Konsep shared authority atau kewenangan bersama menjadi fondasi utama model ini. Perguruan tinggi memiliki otoritas dalam menjaga mutu akademik, metodologi pembelajaran, pengembangan riset, dan kedalaman intelektual peserta didik. Sementara itu, organisasi profesi bertanggung jawab menjaga standar etik, kompetensi praktik, disiplin profesi, dan relevansi dunia kerja. Dengan model tersebut, pendidikan profesi advokat tidak lagi terjebak pada dikotomi antara teori dan praktik, melainkan bergerak menuju sistem pendidikan hukum yang lebih holistik dan berorientasi pada kualitas.
Paradigma ini juga menempatkan etika sebagai inti pendidikan profesi (ethics-centered education). Selama ini, persoalan etik sering diperlakukan hanya sebagai pelengkap administratif dalam pendidikan advokat. Padahal, dalam negara hukum demokratis, integritas justru merupakan fondasi utama legitimasi profesi advokat di mata publik. Oleh sebab itu, pendidikan profesi advokat tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang mahir beracara, tetapi juga harus membentuk advokat yang memiliki tanggung jawab moral, kesadaran konstitusional, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan.
Selain itu, PERADI PROFESIONAL juga mendorong pengembangan future-oriented curriculum, yakni kurikulum yang adaptif terhadap transformasi hukum abad ke-21. Dunia hukum saat ini bergerak sangat cepat akibat perkembangan teknologi digital, artificial intelligence, ekonomi platform, dan globalisasi transaksi lintas negara. Advokat masa depan dituntut memahami tidak hanya hukum konvensional, tetapi juga persoalan cyber law, digital evidence, fintech regulation, hingga online dispute resolution. Karena itu, pendidikan profesi advokat harus dirancang sebagai ruang pembelajaran yang dinamis, progresif, dan responsif terhadap perubahan zaman.
Gagasan tersebut bukan lagi sekadar konsep normatif. Hingga saat ini, PERADI PROFESIONAL telah menjalin kerja sama dengan 35 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dalam pengembangan model Pendidikan Profesi Advokat (PPA/PKPA) berbasis sinergi kelembagaan. Langkah ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembaruan pendidikan advokat sesungguhnya telah menjadi kesadaran bersama di lingkungan akademik maupun profesi hukum. Dengan demikian, paradigma co-governance yang ditawarkan PERADI PROFESIONAL dapat dipandang sebagai salah satu ikhtiar strategis untuk membangun sistem pendidikan advokat Indonesia yang lebih modern, berintegritas, dan berdaya saing di masa depan.
ADVOKAT DAN MASA DEPAN NEGARA HUKUM
Pada akhirnya, diskursus mengenai organisasi advokat dan pendidikan profesi advokat sesungguhnya tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan kelembagaan internal profesi. Persoalan ini menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar, yakni masa depan negara hukum Indonesia itu sendiri. Dalam tradisi hukum modern, advokat bukan sekadar profesi teknis yang bekerja mencari kemenangan perkara, melainkan bagian integral dari sistem keadilan yang berfungsi menjaga keseimbangan relasi antara negara, hukum, dan warga negara. Karena itulah profesi advokat sejak lama ditempatkan sebagai officium nobile—profesi mulia yang mengemban tanggung jawab etik dan konstitusional.
Di tengah kecenderungan pragmatisme hukum, komersialisasi profesi, dan meningkatnya polarisasi sosial-politik, kehadiran advokat yang independen, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan menjadi semakin penting. Advokat tidak boleh terjebak hanya menjadi operator prosedur hukum ataupun sekadar representasi kepentingan ekonomi klien. Lebih dari itu, advokat harus hadir sebagai penjaga rasionalitas hukum, pengawal hak-hak konstitusional warga negara, sekaligus penyeimbang kekuasaan dalam negara demokrasi. Tanpa kualitas etik dan intelektual advokat yang memadai, supremasi hukum berpotensi bergeser menjadi sekadar formalitas prosedural tanpa keadilan substantif.
Dalam konteks itulah gagasan besar yang disampaikan Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., pada Pelantikan Pengurus DPN PERADI PROFESIONAL tanggal 8 Mei 2026 menemukan relevansinya. Pidato tersebut tidak hanya berbicara tentang pembentukan organisasi profesi baru, melainkan menawarkan arah baru bagi rekonstruksi profesi advokat Indonesia di abad ke-21. PERADI PROFESIONAL mencoba menempatkan profesi advokat kembali pada orbit idealismenya: profesi yang dibangun di atas integritas, kualitas, tanggung jawab publik, dan kesadaran konstitusional. Sebuah ikhtiar untuk mengembalikan martabat profesi advokat sebagai bagian penting dari pembangunan peradaban hukum nasional.
Karena itu, kehadiran PERADI PROFESIONAL patut dipahami bukan sebagai reproduksi konflik organisasi advokat yang selama ini melelahkan publik, melainkan sebagai momentum reflektif untuk membangun paradigma baru profesi hukum Indonesia. Sebab pada akhirnya, masa depan negara hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas undang-undang atau institusi peradilan, tetapi juga oleh kualitas moral dan intelektual para advokatnya. Dan dalam perspektif itulah, pidato Ketua Umum PERADI PROFESIONAL sesungguhnya merupakan seruan kebangsaan: bahwa profesi advokat Indonesia harus kembali berdiri sebagai pilar keadilan, penjaga demokrasi konstitusional, dan bagian penting dari cita-cita Indonesia yang bermartabat.*
